Bogor, 02/05/2026, oleh: Sudarsono Soedomo, Konon, Minakjinggo itu sakti. Bukan sekadar sakti dalam arti bisa terbang atau menghilang, tapi sakti dalam arti ngerti—mengerti rakyatnya, mengerti tanahnya, dan mengerti denyut nadi bumi Blambangan yang ia pimpin. Ia tidak memimpin dari atas awan; ia memimpin dari tengah debu jalanan.
Kini, di saat negeri ini semakin tersihir oleh gemerlap gadget dan efisiensi algoritma, kita justru rindu pada gaya kepemimpinan yang “kuno”: gaya Minakjinggo-an.
Jangan bayangkan gaya ini berarti Presiden harus bertapa di gunung atau berperang tanding. Bukan. Gaya Minakjinggo-an adalah tentang keberanian untuk melakukan hal yang dianggap “tidak efisien” oleh mesin, namun sangat “manusiawi” oleh hati: memperbanyak perjalanan darat di dalam negeri sendiri.
Bayangkan skenarionya. Alih-alih sibuk menghitung frekuensi kunjungan ke luar negeri yang seringkali hanya berakhir dengan foto bersama pemimpin asing yang juga sedang lelah, bagaimana jika energi itu dialihkan untuk menyetir (atau disetiri dengan santai) melintasi jalan-jalan di Sumatera, Kalimantan, atau Papua?
Setiap kali Presiden berencana lewat, jalan itu pasti diperbaiki. Bukan karena perintah mendadak yang panik, tapi karena ada rasa malu yang sehat: “Jangan sampai pemimpin kita terguncang-guncang di jalan yang kita biarkan berlubang.”
Ini adalah cara paling jenaka sekaligus efektif untuk membangun infrastruktur: biarkan aspal yang berbicara, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Kita perlu sadar diri. Gaya kepemimpinan “ngemong” yang membumi bukan lagi pilihan estetika, melainkan kebutuhan eksistensial.
Di saat kehidupan semakin mekanistis—di mana kita lebih percaya pada data big data daripada tatap mata, lebih nyaman dengan chatbot daripada curhat—hadirnya seorang pemimpin yang mau “mengemong” adalah penyeimbang peradaban.
Ngemong bukan berarti mengasuh seperti anak kecil, tapi hadir dengan penuh kesadaran untuk melindungi dan mendengarkan tanpa filter protokoler yang tebal.
Ini adalah ritual pemulihan hubungan yang putus antara pusat dan daerah, antara elite dan rakyat, antara manusia dan kemanusiaannya sendiri.
Rakyat tidak butuh Presiden yang serba tahu dari balik meja kepresidenan yang dingin. Rakyat butuh Presiden yang hadir dalam kesulitan mereka.
Hadir dalam arti fisik: merasakan macetnya jalan pantura, merasakan dinginnya pegunungan Papua, atau merasakan panasnya antrean BBM di daerah penghasil minyak.
Mungkin ada yang bilang, “Ah, itu tidak efisien! Presiden kan sibuk!”
Tapi, sibuk untuk apa jika pada akhirnya rakyat merasa ditinggalkan?
Lebih baik “tidak efisien” secara waktu, tapi “efektif” secara rasa. Lebih baik perjalanan darat yang memakan waktu tiga hari, tapi melahirkan tiga kebijakan yang tepat sasaran, daripada penerbangan satu jam yang hanya menghasilkan foto yang bagus di Instagram.
Gaya Minakjinggo-an mengajarkan kita satu hal: kekuasaan itu bukan tentang seberapa tinggi engkau bisa terbang, tapi seberapa rendah engkau mau turun untuk memastikan tidak ada rakyatmu yang tertinggal di lumpur.
Maka, wahai para calon pemimpin dan kita semua yang mendambakan keadilan: marilah kita rayakan gaya Minakjinggo-an ini.
Bukan sebagai nostalgia masa lalu, tapi sebagai ramuan masa depan.
Karena pada akhirnya, negeri ini tidak butuh pemimpin yang sempurna di atas kertas; ia butuh pemimpin yang berdebu di jalanan, yang matanya cerah karena menatap wajah rakyatnya sendiri, dan yang hatinya tenang karena tahu ia telah ngemong dengan tulus.
Seperti Minakjinggo dulu, yang mungkin tidak sempurna, tetapi pasti tahu: memimpin adalah tentang mencintai tanah yang diinjak, bukan sekadar menghuni istana yang megah.
“Keadilan adalah satu-satunya cara otentik untuk merekatkan Nusantara”.